![]() |
| SIDANG: Tujuh terdakwa dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pertambangan lahan transmigrasi Kukar. Foto Dok: Ilyasa. |
GOKALTIM.COM, SAMARINDA — Tuntutan pidana penjara lima hingga 13 tahun beserta taksiran kerugian negara sebesar Rp6,85 triliun yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi tambang batu bara di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara (Kukar) menuai sorotan tajam. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Selasa (17/11/2026), uraian tuntutan jaksa dinilai bertentangan dengan sejumlah fakta yang sudah terungkap di muka persidangan.
Dalam amar tuntutannya, tim JPU yang diketuai Juli Hartono menuntut mantan Direktur PT Jembayan Muarabara Group, Ginarsa Tandinegara, hukuman 13 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Terdakwa lainnya, Dany Aswin, dituntut 11 tahun penjara, sedangkan Budiono Tanbun dituntut tujuh tahun penjara. Sementara itu, empat eks pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kukar—Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobirin, dan Adinur—masing-masing dituntut pidana lima tahun penjara. Jaksa berpendapat para terdakwa melakukan aktivitas penambangan tanpa hak di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi dan lalai dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Namun, dalil yang dibangun jaksa tersebut dianggap berseberangan dengan keterangan para ahli serta bukti-bukti yang telah diuji pada sidang-sidang sebelumnya. Ketua Tim Penasihat Hukum Ginarsa, Sabri Noor Herman, menyoroti rapuhnya dasar penghitungan kerugian negara Rp6,85 triliun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan landasan utama oleh penuntut umum.
Fakta di persidangan menunjukkan bahwa hasil audit BPKP hanya bersumber dari data penyidik tanpa melalui proses verifikasi independen. Secara metodologi, BPKP menyamakan volume produksi batu bara dengan volume penjualan aktual, serta mengabaikan komponen biaya operasional pertambangan seperti pengupasan tanah penutup (overburden removal), penggalian, pengangkutan, hingga kewajiban pajak. Padahal, eks auditor BPKP yang bersaksi sebagai ahli, Sudirman, menegaskan bahwa standar audit tidak mengenal metode perhitungan berbasis pendapatan kotor.
"Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian," tegas Sudirman di hadapan majelis hakim yang diketuai Jemmy Tanjung Utama.
Kontradiksi juga terlihat pada penetapan status objek perkara. Jaksa bersama audit BPKP menjadikan nilai jual batu bara sebagai kerugian negara atas lahan HPL transmigrasi. Padahal, fakta persidangan membuktikan bahwa pemegang HPL hanya memiliki kewenangan atas permukaan tanah, bukan atas komoditas mineral di bawahnya yang tunduk pada rezim hukum pertambangan. Selain itu, terungkap pula kelalaian pihak pemegang HPL dan Kementerian Transmigrasi yang sebelum April 2011 tidak mencatatkan lahan tersebut sebagai Barang Milik Negara (BMN) maupun memasang patok batas, namun kelalaian administratif itu justru dibebankan secara pidana kepada para terdakwa.
Keabsahan tuntutan bagi terdakwa Budiono Tanbun pun dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum terkait kedaluwarsa penuntutan. Ahli hukum pidana Prof. Eva Zulfa menerangkan bahwa perkara terhadap Budiono telah kedaluwarsa merujuk Pasal 78 ayat 1 KUHP 1946, mengingat ia telah diberhentikan dari jajaran direksi sejak perusahaan diambil alih investor Singapura pada tahun 2007.
Di samping itu, langkah pembuktian jaksa turut dipersoalkan karena memasukkan berita acara pemeriksaan dua ahli—Ahmad Redi dan Sri Winarsih—hanya sebagai alat bukti surat tanpa menghadirkan keduanya di sidang untuk diuji melalui pemeriksaan silang, yang dinilai tim pembela melanggar ketentuan KUHAP.
Seluruh kontradiksi antara isi tuntutan jaksa dan fakta persidangan tersebut akan diuraikan secara menyeluruh oleh tim penasihat hukum Ginarsa dan Budiono Tanbun dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) pada Kamis (19/11/2026).
“Kami menghargai tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum, dan Terdakwa BT akan menggunakan haknya untuk membantah seluruh isi tuntutan dalam Pledoi," ujar PH Budiono Tanbun, Andi Simangunsong. (ALY)
